Banyusari, Karawang (Ansor Online): Memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadhan, Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor Banyusari, Sabtu (12/9) siang, memberikan bingkisan sembako dan pakaian bekas serta uang tunai kepada fakir miskin yang ada di daerah tersebut.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan program kerja PAC Ansor Banyusari pada Ramadhan kali ini. Selain itu, saat ini masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan, terutama dalam masalah sandang dan pangan. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua PAC Ansor Banyusari Drs Yaskur saat ditemui RAKA setelah pemberian bantuan tersebut.

Dia melanjutkan, jumlah bantuan yang diberikan untuk sebanyak 45 orang. Terdiri dari 15 laki-laki, 20 perempuan dan 10 anak yatim. Bantuan yang diberikan berupa pakaian laki-laki, pakaian perempuan, beras dan uang tunai. Bantuan tersebut dibagikan di tiga desa di Banyusari, yakni Desa Banyuasih, Jayamukti dan Gembongan. Dia tidak bisa menjangkau semua orang yang tidak mampu di daerahnya. “Karena keterbatasan bantuan, kami hanya memilih tiga desa tersebut untuk diberikan bantuan. Mungkin kalau bantuan mencukupi kami ingin menjangkau lebih luas,” paparnya.

Jenis bantuan tersebut, lanjutnya, berasal dari anggota Ansor sendiri. Zakat fitrah anggota Ansor dikumpulkan oleh PAC Ansor, setelah itu didistribusikan oleh PAC itu sendiri dan donatur lainnya yang tidak mengikat. Hal tersebut dilakukannya untuk memberdayakan organisasi. Menurutnya tidak ada larangan zakat fitrah dikelola oleh siapa pun, yang terpenting didistribusikannya pada orang yang tepat yang benar-benar menjadi mustahik zakat. “Kegiatan ini baru dilakukan tahun ini, soalnya PAC Ansor Banyusari baru berdiri satu tahun. Insya Allah akan tetap dijalankan pada tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Yaskur menambahkan, sebetulnya dia ingin memberikan bantuan jauh lebih besar dari yang diberikan saat ini. Tapi karena keterbatasan sumber dana, dia hanya bisa memberikan bantuan seadanya. Tapi walaupun demikian, bantuan tersebut tidak mengurangi keikhlasannya dalam meberikan bantuan. “Tadinya kami ingin memberikan bantuan lebih besar, tapi anggaran yang ada tidak mencukupi. Mudah-mudahan pada tahun mendatang, bantuan bisa diberikan jauh lebih besar dengan persiapan yang lebih matang,” tuturnya lagi.

Dilanjutkannya, kegiatan ini, sekaligus juga sebagai bentuk kepedulian Ansor terhadap masyarakat yang kurang mampu dan juga untuk mensosialisasikan organisasi itu sendiri. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang masih hidup dalam garis kemiskinan dan perlu mendapatkan uluran tangan. Ini sebagai upaya yang dilakukannya untuk membantu masyarakat tersebut, bila memungkinkan pihaknya akan melakukan kegiatan yang lebih kongkrit. “Kegiatan ini tidak akan sampai di sini, tetapi akan terus berkelanjutan karena telah ditetapkan menjadi program organisasi,” ungkapnya. (raka/her)

DPRD KAB KARAWANG TETAPKAN TONO BACHTIAR SEBAGAI KETUA DEFINITIF

Setelah selama beberapa waktu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD Kab. Karawang, H. Tono Bachtiar, S.IP, akhirnya ditetapkan oleh DPRD Kab. Karawang sebagai Ketua DPRD Definitif. Penetapan sebagai Ketua DPRD tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan DPRD, Ahmad Rivai, Senin, (21/2). Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rivai mengatakan, Rapat Paripurna DPRD kali ini diselenggarakan dengan agenda tunggal, yaitu Pemberhentian dan Penetapan Ketua DPRD Kab. Karawang Masa Jabatan 2009 – 2014. “Rapat paripurna ini telah disepakati sebelumnya oleh anggota DPRD Kab. Karawang pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada tanggal 21 Februari 2011 dengan agenda tunggal,” ujarnya. Lebih lanjut Ahmad Rivai mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, disebutkan bahwa Pimpinan DPRD diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri dari jabatannya, diberhentikan sebagai anggota DPRD, atau diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Ahmad Rivai melanjutkan, dalam PP tersebut juga dinyatakan bahwa bila pimpinan DPRD diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka pengganti pimpinan DPRD tersebut berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD terdahulu. Ahmad Rivai menambahkan bahwa DPC PDI-P telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD dengan Nomor 48 /EX/DPC-15/11/2011 tanggal 19 Februari 2011 perihal penetapan pergantian Ketua DPRD dari PDI-P yang ditetapkan melalui surat DPP PDI-P No. 807/IN/DPP/11/2011 dari saudara Karda Wiranata kepada saudara H. Tono Bachtiar, S.IP. H. Tono Bachtiar, S.IP, sendiri sebelumnya telah menjabat sebagai Plt. Ketua DPRD Kab. Karawang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan sebelumnya juga merupakan Ketua Komisi C DPRD serta Ketua Fraksi PDI-P. Dirinya menggantikan H. Karda Wiranata yang melepas jabatannya selaku Ketua DPRD guna memenuhi amanah dan tuntutan konstituennya untuk menjadi salah satu Calon Bupati Karawang pada Pemilihan Kepala Daerah yang digelar bulan November 2010. Meskipun telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD oleh DPRD Kab. Karawang, namun H. Tono Bachtiar, S.IP, secara resmi masih belum definitif. Dirinya masih harus menunggu turunnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, dan selanjutnya mengikuti prosesi peresmian dan pengambilan sumpah janji sebagai Ketua DPRD Kab. Karawang oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Sementara itu, turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Bupati Karawang, H. Ade Swara, Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana, serta unsur muspida dan para pejabat daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Karawang. Selain itu, terlihat pula sejumlah massa dari PDI-P yang tampak riuh tatkala nama H. Tono Bachtiar, S.IP ditetapkan sebagai Ketua DPRD.

 

Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana menghadiri kegiatan Sidang Senat Terbuka Wisuda Mahasiswa Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) – Sekolah Tinggi Teknik Karawang (STTK) Budi Pertiwi Angkatan VI. Kegiatan sidang senat terbuka tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna RM. Alam Sari Karawang, Minggu (20/2).

Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan wisuda, bukanlah momentum akhir dalam proses belajar mengajar, akan tetapi harus dijadikan sebagai titik awal dan pendorong motivasi bagi para wisudawan, untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran yang tiada henti atau belajar sepanjang hayat yang bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja.

Oleh karena itu, Wakil Bupati berharap alumni STIE – STTK Budi Pertiwi dapat menjadi alumni yang tak pernah berhenti belajar, yang pada akhirnya menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara dalam arti yang seluas-luasnya.

Wakil Bupati melanjutkan, kehadiran para lulusan merupakan asset berharga bagi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi pelopor bagi percepatan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan IPM Kabupaten Karawang. “Sejalan dengan program pemerintah dalam mencetak insan-insan akademis yang berkualitas untuk menjawab tantangan pembangunan terutama dalam menghadapi era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih,” ujarnya.

Untuk itu, Wakil Bupati juga berharap para wisudawan dan wisudawati, mampu mengaplikasikan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yaitu :  Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian. “Tahapan ini telah saudara lewati, namun pengabdian kepada masyarakat, hal inilah yang menjadi masalah sekarang, hingga sejauh mana saudara dapat mengabdikan diri kepada masyarakat,” tuturnya.

Wakil Bupati menambahkan, apabila dikaitkan dengan era globalisasi dan tantangan yang dihadapi, hendaknya tidak hanya fokus berupaya mencari pekerjaan di sektor formal, namun harus mampu beralih ke sektor pekerjaan informal. “Karena Kabupaten Karawang selain sebagai daerah pertanian, juga sebagai kawasan industri yang tentunya banyak peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha informal,” tambahnya.

Terakhir, Wakil Bupati atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan “terima kasih” kepada para pengurus Yayasan Budi Pertiwi beserta para dosen, yang secara langsung memiliki profesi untuk membaktikan hidupnya bagi pembangunan pendidikan khususnya pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya. “Semoga amal bhakti saudara mendapat balasan yang setimpal dari allah swt,” harapnya.

AKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara otomatis menghapus status WNI keturunan. Demikian diungkap Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, akhir pekan lalu.

Edison yang didampingi Lurah Ancol Fredy Setiawan menjelaskan, dengan mengantongi KTP nasional, tidak ada lagi warga yang kerap disebut sebagai WNI keturunan. NIK nasional ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka melakukan akurasi basis data penduduk.

"Tidak ada lagi perbedaan status kependudukan," ungkap Edison.

Layanan KTP mobil yang digelar di halaman kantor RW 11 Ancol mendapat respons positif dari warga yang sebagian tinggal di permukiman elite itu. Ratusan warga pun menyerbu kantor RW 11 untuk mengurus atau memperbarui dokumen administrasi kependudukan.

Hendro Luhur, warga, mengatakan, dirinya dan warga lain menyambut baik layanan jemput bola ini. "Layanan seperti ini sangat dibutuhkan warga. Apalagi bagi warga yang ekstra sibuk dengan kegiatan di kantor atau di tempat usahanya," ujar Hendro yang juga Ketua RW 11.

Ketika dikabari bahwa akan ada layanan ini, ujar Hendro, warga antusias. Karena itu, tidak mengherankan bila banyak yang datang untuk memanfaatkan layanan ini. "Mungkin akan lebih baik jika ini digelar di RW lain di kawasan ini," ujar Hendro.

Warga lain, Wijaya, malah menilai layanan ini sekaligus ajang mempererat tali silaturahim antarwarga. "Karena kesibukan masing-masing, warga jarang tatap muka. Dengan adanya layanan ini, warga jadi semakin dekat," kata Wijaya.

Sementara itu, Fredy memperkirakan animo masyarakat di permukiman elite terhadap layanan KTP mobil ini sangat besar. "Malah masih banyak warga yang belum mengganti kartu keluarga miliknya dengan yang sudah komputerisasi," kata Fredy. Dalam pelayanan jemput bola ini, pihaknya telah melayani 215 permohonan perpanjangan KTP dan 87 perubahan dari KK lokal ke KK nasional.

PEMDA KARAWANG